Sumenep, pmiiunibamadura — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran daerah menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan di desa masing-masing.
Salah satu skema anggaran yang perlu dipahami publik adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
Bantuan Keuangan Khusus Desa merupakan bantuan dari pemerintah daerah kepada desa untuk mendukung kegiatan tertentu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Berbeda dengan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan diterima secara rutin, BKK Desa bersifat khusus dan tidak semua desa mendapatkannya. Nilai bantuannya pun berbeda-beda, tergantung pada usulan desa, kebijakan daerah, serta kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.
Dalam struktur APBD, Bantuan Keuangan Khusus Desa dicatat pada pos Belanja Transfer, tepatnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa. Sepanjang tahun 2025, BKK Desa di Kabupaten Sumenep dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan sektor kesehatan, perikanan, pertanian, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Pelaksanaan program tersebut umumnya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, sementara pemerintah desa berperan sebagai pengusul dan penerima manfaat.
Namun, hingga tutup tahun anggaran 2025, realisasi belanja daerah belum sepenuhnya menyerap pagu yang telah ditetapkan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp572,13 miliar, realisasi belanja tercatat sekitar Rp536,42 miliar atau sekitar 93,8 persen. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sekitar Rp35,71 miliar yang tidak terserap.
Kondisi ini menjadi penting untuk diketahui masyarakat agar dapat memahami bahwa sisa anggaran bukan semata-mata menunjukkan kegagalan, tetapi juga menjadi indikator kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Dengan memahami posisi Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam APBD serta realisasi anggarannya, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi pembangunan desa secara lebih aktif dan kritis.
Divisi Analitika Fiskal dan Ekonomi (AFED) Badan Riset Komisaraiat (BRK) PMII UNIBA merilis daftar desa penerima bantuan tersebut. Segera cek desamu sekarang, klik sekarang.
