Sumenep, pmiiunibamadura - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Prawisata (Disbudporapar) Sumenep, Senin (29/12/2025), siang. 

Aksi yang diikuti puluhan anggota dan kader PMII UNIBA itu menuntut akuntabilitas arah kebijakan dan pelaksana program Disbudporapar yang dinilai tidak menunjukan perbaikan kinerja selama satu tahun terakhir, padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar di tengah Intrusksi Presiden (Inpres)) No 01 Tahun 2025.

“Semua anggaran OPD Sumenep dipangkas sebab Inpres, Disbudporapar justru  bertambah, sebesar 25 M, namun (anggaran) tidak sejalan dengan kinerja Disbudporapar satu tahun terakhir,” ujar Korlap Aksi, M. Wakil saat orasi. 

Menurutnya, Disbudporapar seharusnya bekerja maksimal dengan anggaran yang besar, namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator awal keberhasilan kinerja Disbudporapar hingga hampir tutup tahun masih jauh dari target yang ditentukan.

Selain PAD, PMII UNIBA Madura memperosalkan tentang pengawasan dan penindakan Tempat Hiburan Malam (THM). Salah satu masa aksi bahkan mempertanyakan akumulasi THM yang beroprasi di Sumenep. Namun, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata tidak bisa membuktikan.

"Kabid Pariwisata mengkalaim selalu mengikuti ketika penindakan THM, tapi ketika ditanya berapa THM yang beroprasi di Sumenep, Kabid tampak kebingungan. Tidak bisa menjawab, dan mengawang-ngawang," ungkap Aditya.

Aditya menilai Disbudporapar tidak serius mengelola potensi parawisata di Sumenep. Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep (Ripparkab) 2018-2025 hanya menjadi naskah kuno yang harus dilestarikan. Bahkan ia juga menyinggung penggelaran event yang menurutnya gagal total dari tujuan.

"Event digelar tanpa ukuran yang jelas, otpout dan otcoem nya tidak signifikan dirasakan masyarakat. Beberapa event hanya bersifat seremonial, dan bahkan fakta yang terjadi UKM dipatok nominal besar untuk menyewa tenda," tambahny saat ditemui.

Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura mengaku telah melakukan observasi meninjau destinasi yang dikelola Disbudporapar. Pihaknnya menemukan fasilatas yang tersedia tidak layak untuk Kabupaten Sumenep yang dijadikan Kota Wisata. "percuma anggaran promosi wisata besar jika fasilitasnya seperti destinasi yang tidak dibina,"

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disbudporapar Mohammad Iksan menjelaskan pihaknya telah bekerja dengan masimal. “Kami sudah berjuang semaksimal mungkin. Soal kalender event, semakin sedikit justru semakin baik, dan sektor pariwisata kami rasa sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Iksan di hadapan peserta aksi.

Namun, klaim Disbudporapar dibantah oleh peserta aksi hingga terjadi diskusi alot antara peserta aksi dan Disbuporapar, bahkan Disbudporapar memilih Walk Out tanpa menjawab pertanyaan dan menyepakati tuntutan peserta aksi.

Peserta aksi yang kecewa membakar ban di depan Kantor Disbudporapar dengan orasi bergilir hinggal pukul 16.20. Sebagai penutup, PMII UNIBA Madura menyatakan sikap akan kembali menggelar demonstrasi dengan masa yang lebih bnayak.

"Maka kami menyatakan sikap, Perang Rakyat jilid III akan segera digelar dengan masa yang lebih banyak," pungkas Akil selaku Korlap Aksi.